MMC Post – Tindak kejahatan Sindikat Mafia Tanah di Indonesia mendapat perhatian khusus Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Hingga Pemerintahan Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bagian dari Tim Khusus yang akan dibentuknya.
Jokowi menyoroti masalah mafia tanah tersebut karena prihatin ada rakyat yang harus bertahun-tahun terlibat sengketa tanah karena keberadaan mafia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pembentukan tim dilakukan atas arahan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi tak ingin lagi ada tanah rakyat yang dirampas mafia.
“Kita sudah sepakat untuk segera membentuk tim lintas kementerian dan lembaga, termasuk KPK, untuk melakukan prosedur dan melakukan penilaian atas ini semua. Saya akan tindak lanjuti,” kata Mahfud saat ditemui usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/7).
Mahfud mengatakan selama ini banyak orang yang tak punya hak atas tanah bisa menang di pengadilan. Bahkan, para mafia itu bisa menang hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memastikan pemerintah tak tinggal diam. Pemerintah akan melakukan penyidikan kembali terhadap kasus-kasus mafia tanah.
“Putusan pengadilan yang sudah inkrah sekalipun akan kita tingkatkan perdatanya, akan kita lihat pidananya supaya mafia tanah tidak beroperasi terus merampas tanah negara, tanah rakyat,” ujar Mahfud.
Ditempat terpisah, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menerangkan korban dari mafia tanah pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini berasal dari kalangan pemerintah, perusahaan besar hingga rakyat jelata.
Hengki mengungkapkan dalam menjalankan aksinya, sindikat mafia tanah tersebut tidak mengenal latar belakang para korbannya.
“Korban-korban mafia tanah ini ada perusahaan besar, aset-aset pemerintah pusat maupun rakyat jelata. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa dia adalah korbannya,” kata Hengki saat dikonfirmasi, Rabu (13/7).
Saat ini Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya, lanjut Hengki sudah menerima belasan laporan yang menjadi korban mafia tanah. Tetapi disinyalir masih banyak korbannya.
Sebagai informasi, Polda Metro Jaya secara total telah menangkap sepuluh pegawai BPN wilayah Jakarta dan Bekasi terkait kasus dugaan mafia tanah.
“Untuk saat ini sudah ada empat pejabat ASN BPN di wilayah Jakarta dan Bekasi yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Hengki. (*)