MMC Pos – Peneliti menyebut perlu adanya koordinasi untuk mendukung program Food Estate. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat (LPPM) IPB University, Ernan Rustiadi mengingatkan perlunya koordinasi di level pemerintah dan kebutuhan teknologi pertanian dan sumber daya manusia (SDM).
Menurut Ernan koordinasi di tingkat pemangku kepentingan ini penting, mengingat kemampuan Indonesia dari sisi teknologi maupun SDM di bidang pertanian sudah cukup mendukung untuk bisa wujudkan program pengadaan pangan tersebut.
“Terkait pengembangan food estatae kita perlu memaksimalkan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan memerlukan kesatuan komando yang kuat agar tercipta sinergisitas yang kokoh”, kata Ernan dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu (16/7/2022).
Ekstensifikasi sektor pertanian tidak bisa dilepas begitu saja mengikuti mekanisme pasar, lanjut Ernan, layaknya perkebunan sawit. Sebab penyediaan insfrastruktur dasar, seperti sarana pengairan lahan dan insfrastruktur pendukung transportasi membutuhkan campur tangan pemerintah.
“Teknologi saat ini sebenarnya sudah mampu mengatasi keterbatasan yang ada di lahan lahan sulfat masam itu. Diantara yang menonjol terjadi pada keberhasilan perkebunan sawit. Lahan-lahan sulfat masam sebenarnya bisa juga ditanami padi, tapi harus dengan sangat hati-hati”, ungkapnya.
Saat ini, program food estate yang mencakup perluasan lahan pertanian, telah melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sementara ditempat terpisah, Guru Besar IPB University, Edi Santosa menambahkan SDM Indonesia sudah banyak mengembangkan varietas pangan seperti padi dan sorgun yang bisa menunjang keberhasilan program food estate.
“Kami sudah mengembangkan beberapa varietas padi baru untuk di program food estate”, jelas Edi saat dihubungi secara terpisah.
Berdasarkan data, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 320 juta pada 2045. Dengan asumsi konsumsi 110 kg beras per kapita, maka pada tahun tersebut akan dibutuhkan beras sebanyak 35,2 juta ton atau 64 juta ton gabah kering panen (GKP).
Jika produkvitas 6 ton GKP per hektar, maka dibutuhkan lahan luas panen 11 juta hektar, Adapun indeks pertanaman 150, maka perkiraan dibutuhkan lahan baku 7,1 juta hektar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. (**)